KEDIRI- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kediri menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Selasa. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, salah satunya meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kediri.
Massa aksi mulai berkumpul di Lapangan Grogol sekitar pukul 11.00 WIB sebelum berjalan kaki menuju kantor DPRD Kabupaten Kediri di Jalan Soekarno-Hatta, Katang. Dengan mengenakan almamater dari berbagai perguruan tinggi, para mahasiswa membawa poster, spanduk, serta menyampaikan orasi secara bergantian di depan gedung dewan.
Dalam orasinya, mahasiswa meminta DPRD Kabupaten Kediri menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kediri.
Mereka menilai keberadaan dapur MBG perlu dievaluasi karena dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Mahasiswa berpendapat Kabupaten Kediri bukan termasuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga pelaksanaan program perlu dipastikan benar-benar tepat sasaran.
"Kita datang tidak atas dasar kebencian. Kita datang untuk mendorong kewajiban mereka," ujar salah seorang orator di hadapan peserta aksi.
Selain menyoroti Program MBG, mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap rencana pengembangan proyek panas bumi (geothermal) di Kabupaten Kediri. Mereka meminta setiap kebijakan pembangunan dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan dampak lingkungan maupun kepentingan masyarakat.
Tidak hanya itu, aksi juga diwarnai kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah di tingkat nasional. Aliansi Mahasiswa Kediri menyampaikan delapan poin tuntutan, antara lain penerapan sistem meritokrasi yang mengedepankan transparansi dan kompetensi, penguatan kemandirian ekonomi nasional, evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik, hingga permintaan reshuffle terhadap menteri yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal.
Salah seorang peserta aksi, Khafid Taftazani, mengatakan penolakan yang disuarakan mahasiswa bukan ditujukan terhadap tujuan Program Makan Bergizi Gratis, melainkan terhadap pelaksanaannya apabila tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kami menolak ketika pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Kalau memang tepat sasaran, kami mendukung. Yang kami minta sistemnya diperbaiki dan diawasi," tegas Khafid.
Menurutnya, Program MBG sejatinya bertujuan mengurangi angka stunting serta meningkatkan kualitas gizi kelompok rentan, seperti ibu hamil dan anak-anak. Namun, berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, jumlah sasaran tersebut di Kabupaten Kediri dinilai relatif kecil sehingga diperlukan evaluasi terhadap keberadaan sejumlah dapur MBG.
Ia juga menilai terdapat beberapa dapur MBG yang lokasinya saling berdekatan sehingga dianggap kurang efektif dari sisi pemerataan layanan. Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah melakukan kajian ulang agar fasilitas tersebut diprioritaskan bagi wilayah yang benar-benar membutuhkan.
"Data kami menunjukkan sasaran seperti stunting maupun ibu hamil di Kabupaten Kediri relatif kecil. Karena itu kami melihat ada dapur MBG yang tidak tepat sasaran. Bahkan ada yang lokasinya berdekatan satu sama lain, padahal seharusnya diprioritaskan untuk wilayah yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.
Selain isu MBG, mahasiswa juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional, evaluasi terhadap KDMP, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kediri M. Zaini mengapresiasi aksi yang dilakukan mahasiswa. Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari kontrol sosial yang penting dalam sistem demokrasi.
"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas peran kontrol dari teman-teman mahasiswa. Kami sangat sadar ini bukan sekadar serangkaian narasi, tetapi bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap Kabupaten Kediri. Karena itu kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya," katanya.
Zaini menegaskan DPRD Kabupaten Kediri akan menjadikan seluruh aspirasi mahasiswa sebagai bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, dewan memiliki komitmen untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis maupun KDMP berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Keinginan kami sama, mengawasi MBG maupun KDMP agar bisa terlaksana dengan baik sesuai cita-cita Presiden. Fungsi kontrol itu akan kami lanjutkan," tegasnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung hingga sekitar pukul 16.15 WIB. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa terus bergantian menyampaikan orasi yang berisi kritik dan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Mereka juga sempat menyinggung perlunya penuntasan pengusutan dugaan persoalan dalam rekrutmen perangkat desa yang berlangsung pada 2023.(red/lis)
0 Komentar